Kasus  Pencemaran sungai Malinau akibat bocornya penampung limbah sejumlah  perusahaan di  wilayah itu beberapa waktu lalu , pada kenyataannya minim dilaporkan oleh  media lokal yang ada di Kaltara.

Tak satupun media lokal yang membuat liputan mendalam dan komprehensif atas peristiwa pencemaran yang berulang kali itu.

Padahal media-media lokal itu merupakan ruang publik (public sphere) yang dapat memberikan  informasi dan fakta-fakta yang mencerdaskan dan  melindungi hak publik masyarakat memperoleh informasi secara terbuka. Apalagi pencemaran itu jelas-jelas berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan.

Jika pun ada Pemberitaan media lokal, liputannya  hanya   sekadar   kabar peristiwa atau soft news, yang hanya laporan kejadian semata. Tidak ada yang berani  menyentuh aspek hukum terkait  kewenangan pemeritah daerah dan pelanggaran perusahaan pelaku pencemaran.

Fakta-fakta itu  malah kita banyak dapatan dari sejumlah situs online milik aktivis lingkungan seperti Jatam dan mongabay.com.

Sampai-sampai peristiwa yang menimpa  teman-teman aktivis tambang dibatasi akses informasi pada instansi terkait pun  media lokal nampak bergeming,  diam dan membisu.

Kondisi itu tentu sangat menyedihkan dan mengesalkan bagi masyarakat. Media lokal terkukung pada kepentingan sempit. Wajar, jika masyarakat     berprasangka macam-macam atas keberpihakan media pada masyarakat.

Tetapi kita tak bisa berbuat apa, apa karena apa yang terjadi dengan media lokal merupakan Realitas media sebagai bagian dari  institusi kapitalis yang bebas dan independen. Bebas memilih berpihak atau tidak, dan indenpenden dalam menentukan keberpihakkan mereka atas kepentingan politik dan ekonomi .

Salah satu teori media, yakni hirarki pengaruh media yang dikenalkan oleo Shoemaker & Reese, menegaskan bahwa isi media dipengaruhi oleh beberapa faktor yang luas baik dari dalam maupun luar organisasi media. Orientasi penulisan berita atau realitas simbolik  yang diproduksi oleo media, kerapkali dipengaruhi oleh  individu, rutinitas media, kebijakan organisasional, ektra media dan ideologi.

Meski demikian  faktor tunggal yang mempengaruhi independensi media bisa saja gugur oleo kepentingan  lainnya yang menyertai, terutama kepentingan politik dan ekonomi media .

Tak dapat dipungkiri    aspek ekonomi dan politik media sangat menentukan frame dan setting suatu pemberitaan, bagaimana relasi kekuasaan mempengaruhi proses produksi dan distribusi sebuah berita

Media tentu akan mengkalkulasi  setiap  laporan pemberitaan yang dibuatnya apakah memberi pengaruh yang positif kepada organisasi medianya atau tidak. Makanya tidak semua peristiwa yang viral, menyangkut hidup publik dan jadi sorotan khalayak diangkat secara mendalam oleh media.

Strategi  click bait seringkali menjadi modus  media memanfaatkan komoditas peristiwa hanya sekadar laporan artificial semata.

Artinya, media lokal belum mampu menghadirkan  perannya sebagai ruang publik    bagi masyaakat Kaltara. Ruang publik yang mampu memberikan  literasi, edukasi dan  mereinforcement  gerakan sosial yang kritis  bagi keberlangsungan masyarakat dan lingkungan. Media harusnya mensupport kepekaan publik.

Teori Pelanggaran Harapan ( expetancy violation theori)dari Judee Burgon seolah menasbikan media lokal tidak berkehendak untuk  memenuhi hak publik    memperoleh informasi dan intepretsi  suatu berita yang  menyangkut hajat hidup orang banyak.

Media dengan sengaja mengiritasi  harapan masyarakat demi memnuhi hak ekonomi dan politiknya , yang pada akhirnya media tak lebih menjadi alat kekuasaan korporasi dan politik.